Jalur Masuknya Agama Hindu - Buddha di Indonesia & Masyarakat Indonesia dalam Sistem Kerajaan

- Jalur Masuknya Agama Hindu - Buddha ke Indonesia

Pengaruh Hindu - Buddha dibawa melalui jalur laut dan jalur darat. Mereka yang datang ke Indonesia melalui jalur laut, yakni mengikuti rombongan kapal - kapal para pedagang yang biasa berlalu lalang dalam kegiatan pelayaran dari Asia Selatan ke Asia Timur. Rute perjalanan para penyebar agama dan budaya Hindu - Buddha, yaitu dari India menuju ke Burma ( Myanmar ), Thailand, Semenanjung Malaya, Indonesia, Kamboja, Vietnam, Tiongkok, Korea, dan Jepang. Akan tetapi, ada pula di antara mereka yang langsung berlayar ke Indonesia pada saat berlangsungnya angin muson barat.

Sementara itu, bagi para penyebar agama Hindu - Buddha yang melalui jalur darat biasanya ikut menumpang kepada para kafilah lewat jalur sutra. Disebut jalur sutra karena pedagang atau kafilah yang melalui jalan itu membawa barang dagangan berupa kain sutra dari Tiongkok. Jalan tersebut menggunakan rute dari India ke Tibet terus ke utara sampai Tiongkok, Korea, dan Jepang. Selain itu, ada juga yang melakukan perjalanan dari India Utara ke Bangladesh, Myanmar, Thailand, dan Semenanjung Malaya, kemudian berlayar ke Indonesia.

 Kondisi geografis Indonesia yang berpulau - pulau dan luasnya wilayah Nusantara menyebabkan tidak semua wilayah mendapat pengaruh Hidnu - Buddha. Daerah - daerah yang tidak memperoleh pengaruh Hindu - Buddha di Indonesia antara lain Maluku dan sekitarnya, pulau - pulau di Nusa Tenggara, serta Papua dan sekitarnya. Pengaruh Hindu - Buddha tidak masuk ke daerah - daerah tersebut dikarenakan jaraknya yang jauh dari pesisir ( pantai ) sehingga sulit dijangkau para musafir ( pendatang ) yang sebagian besar melalui laut.

- Masyarakat Indonesia dalam sistem kerajaan

Sistem kasta dalam masyarakat Hindu ternyata tidak ditaati secara ketat oleh masyarakat Nusantara, karena adanya kenyataan bahwa orang dari kalangan biasa pun bisa menjadi raja. Di dalam kitab Pararaton disebutkan bahwa Ken Arok yang berhasil menjadi raja di singhasari (1222-1227). Lalu dari kalangan bangsawan ada juga Dharmaprasa Dottunggadewi, putri dari Raja Airlamgga (1019-1042) yang mengundurkan diri dan memilih menjadi pertapa di Puncangan. Raja Airlangga pun mengundurkan diri menjadi pertapa dengan disebut Resi gentayu.

( Kitab Pararaton )

Menurut prasasti Telaga Batu, pada pertengahan abad ke-7, terdapat berbagai jabatan dan golongan dalam sistem ketangeraan Sriwijaya seperti yuvaraja (putra mahkota), bhupati (bupati), senapati (pemimpin pasukan), nayaka, pratyaya, mhaji pratyaya (pejabat yang dekat dengan raja), vasikarana (pembuat senjata tajam), kayastha (juru tulis), sthapaka (pemahat), dan puhavam (nahkoda kapal). Jika penguasa daerah disebut dengan Datu dan tempat berkerjanya dinamakan kedatuan.

Dalam abad-abad berikutnya, semakin banyak penyebutan jabatan dalam kerajaan di Pulau Jawa. Golongan perkerjaan berjumlah sekitar 200 macam seperti tuha alas (pengawas hutan), juru gosali (pembuat benda-benda logam), pamanikam (penjual batu-batu mulia), maniga (penjual telur), dan sebagainya. Ada juga pejabat pejabat yang berurusan dengan kegiatan pertanian, terdapat tiga macam jabatan dalam bidang pertanian antara lain matamvak mula (pejabat yang mengurus pembuatan bendungan untuk irigasi), hulu wuatan (pejabat yang mengurus pembuatan jembatan), dan hulu air (orang yang mengurus dan memelihara jaringan irigasi). Tampak bahwa dalam masyarakat saat itu telah ada pembagian kerja dan penataan masyarakat secara horizontal pun teratur dengan baik.

Berikut adalah susunan penataan secara vertikal :

• Raja berkedudukan di ibu kota kerajaan (rajya) di dalam istananya (pura). Berdasarkan kitab Negarakertagama para kerabat dan pejabat tinggi kerajaan itu ada yang memiliki dan tinggal di purinya sendiri yang terletak di sekitar istana.
• Penguasa Daerah dalam abad ke-8 sampai ke-10 penguasa daerah itu disebut dengan rama yang berkedudukan di desa (wanua). Kemudian pada masa kerajaan Majapahit abad ke-14 sampai 15 penguasa daerah dijuluki bhatara/bhre yang berkedudukan di kota tertentu.
• Kepala desa yang tinggal di wanua-wanua, yang disebut juga dengan thani dan dilengkapi dengan seperangkat pejabat desa.